Menu

PERKADES PERJALANAN DINAS DESA KESUMBO AMPAI



 

 

 

 

 

PERATURAN KEPALA DESA KESUMBO AMPAI

KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS

 

NOMOR TAHUN 2018

 

TENTANG

 

STANDARISASI PERJALANAN DINAS PERANGKAT DESA, BPD, KELEMBAGAAN – KELEMBAGAAN SERTA APARAT

PEMERINTAHAN DESA KESUMBO AMPAI

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

 

KEPALA DESA KESUMBO AMPAI

 

Menimbang    : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (14) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

 

Mengingat    :    1.    Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25)

        2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

        3.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

        4.     Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

 

6.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita negara Republik Inonesia tahun 2016 nomor 5;) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara ……

7.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2016 Nomor 6;)

8.    Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembar Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Noreg. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau 9.118.C/2016)

9.     Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2016 Tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

10.    Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkalis, (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 11).

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2093);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
    1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
    1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 159);
      1. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
      2. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007, Nomor 11);

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA KESUMBO AMPAI

M E M U T U S K A N

Memutuskan     : PERATURAN KEPALA DESA KESUMBO AMPAI

    TENTANG STANDARISASI PERJALANAN DINAS PERANGKAT DESA, BPD, KELEMBAGAAN – KELEMBAGAAN SERTA APARAT PEMERINTAHAN DESA

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

  1. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang utuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  4. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayahdan ditetapkan secara demokratis;
  5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  6. Pengelola Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan dan peertanggungjawaban keuangan Desa.

 

  1. Surat Perintah Tugas yang disingkat SPT bagi Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Unsur Pemerintahan Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Perjalanan Dinas
  2. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang singkat SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Unsur Pemerintahan Desa yang ditugaskan dengan penjelasan waktu,tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
  3. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Kepala Desa, BPD, Kelembagaan serta Aparat Pemerintahan Desa
  4. Uang Harian adalah uang yang diberikan untuk uang makan, uang tranportasi lokal, uang saku selama melaksanakan perjalanan dinas
  5. Uang penginapan adalah uang yang diberikan untuk biaya penginapan
  6. Biaya transportasi adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas
  7. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan bayarkan sekaligus
  8. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah
  9. Tempat kedudukan adalah tempat perjalanan dinas berada
  10. Tempat bertolak adalah tempat yang menjadi tujuan perjalan dinas

 

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

 

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

  1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang mempunyai prioritas tinggi dan berkaitan dengan penyelenggaran pemerintahan desa
  2. Efisien, yaitu penggunaan anggaran perjalan dinas dilaksanakan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata
  3. Ketersediaan anggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja perjalanan dinas
  4. Akuntabel, yaitu pertanggung jawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas
  5. Wajar, yaitu sebagaimana adanya tanpa ada tambahan apapun

BAB III

 

JENIS PERJALANAN DINAS

 

Pasal 3

  1. Perjalanan Dinas terdiri dari
    1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri
    2. Perjalan Dinas Luar Negeri

     

  2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana pada ayat 1 Huruf (a) meliputi :
    1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
    2. Perjalanan Dinas Luar Daerah
    3. Diklat
  3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang di tuju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang jaraknya sekurang – kurangnya 17 Kilometer dalam wilayah pemerintahan desa
  4. Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ( b) merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang di tuju diluar wilayah kedudukan Pemerintahan Desa yang mana perjalanan dinas tersebut meliputi Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Rapat yang diadakan diluar tempat kedudukan, Rapat Koordinasi,Monitoring, Workshop.
  5. Perjalanan Dinas yang dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat berupa sosoalisasi, Workshop, seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Kursus,Pendidikan dan Pelatihan dinas dan sejenisnya.

     

    Pasal 4

Perjalanan Dinas Sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 3 ayat (4) Meliputi :

  1. Adanya Peraturan baru yang diimplentasikan Oleh Pemerintahan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi atau instansi – instansi terkait
  2. Dapat meningkatkan Pelayanan Publik
  3. Dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
  4. Menghasilkan suatu Sebagai pedoman dalam mengambil Pelaksanaa kebijakan daerah Pemerintahan

    Pasal 5

     

Tata cara perjalanan dinas dan pertanggung jawaban perjalanan dinas mengikuti ketentuan dan peraturan pemerintahan kabupaten bengkalis yang telah di tetapkan sebelumnya.

 

Pasal 6

  1. Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggung jawab penuh atas kerugian, kelalain, kesalahan perjalanan dinas yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintahan yang telah mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas
  2. Terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pelaksana perjalanan dinas,sesuai pada ayat (1) dikenakan tindakan berupa :
    1. Ganti rugi sesuai dengan peraturan dan perundangan – undangan yang berlaku
    2. Saksi administratif
    3. Pelaksana Perjalanan Dinas dilarang menerima Perjalanan Dinas dalam berikutnya sampai batas ditentukan

       

       

      Pasal 7

  3. Biaya perjalanan Dinas dikeluarkan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada anggaran APBDes Sebelumnya
  4. Biaya Perjalanan Dinas keluarkan sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten
  5. Biaya Perjalanan Dinas dari Desa ke Kecamatan hanya dikeluarkan biaya transportasi
  6. Biaya Perjalan Dinas dari Desa ke Kabupaten dikeluarkan sesuai dengan ketentuan penerbitan SPPD
  7. Pembatalan Kegiatan Perjalanan Dinas tanpa ada Pemberitahuan dari Pihak Penyelenggaraan, pelaksana Perjalanan Dinas wajib memberikan laporan atas pembatalan tersebut. Serta pengembalian Biaya SPPD yang telah dibebankan
  8. Pelaksana Perjalanan Dinas melampirkan biaya riil yang telah dikeluarkan

    Pasal 8

     

    Pelaksana Perjalanan Dinas Menyampaikan Laporan Hasil Perjalanan Dinas serta bukti – bukti perjalanan dinas agar dapat dipertanggung jawabkan sebagai mana mestinya. Sehingga Pelaksana mempunyai bukti atas Perjalanan Dinas yang dilaksanakan.

 

BAB IV

PENUTUP

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kesumbo Ampai.

 

Ditetapkan di : KESUMBO AMPAI

Pada Tanggal : Januari 2018

KEPALA DESA KESUMBO AMPAI

 

 

 

 

ANITA

 

 

 

DIUNDANGKAN DI : KESUMBO AMPAI

PADA TANGGAL : Januari 2018

SEKRETARIS DESA

 

 

 

 

    S A M S U L

Nip .197107052009061009

Lembaran Desa Kesumbo Ampai Tahun 2018 Nomor :

No comments

Leave a Reply